ANGGARAN DASAR (AD) KOPERASI ALUMNI CIWARUGA

Pasal 1

  1. Koperasi ini bernama Koperasi Alumni Ciwaruga dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
  2. Koperasi ini berkedudukan di Bandung Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas gotong royong.

Pasal 3

  1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu :
    • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
    • Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
    • Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing– masing anggota;
    • Transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba, perjudian, dan atau transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Pasal 4

  1. Tujuan didirikannya Koperasi ini adalah untuk :
    • Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya;
    • Menjadi alat gerakan ekonomi bagi anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan.

Pasal 5

  1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal (4), maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan kebutuhan ekonomi anggota, sebagai Koperasi Produsen

Pasal 6

  1. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
    • Warga Negara Indonesia dan merupakan Alumni Politeknik Negeri Bandung
    • Komitmen dalam menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh Koperasi
    • Menyetor / Melunasi modal wajib ke dalam Koperasi
  2. Modal wajib sebagai mana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini adalah iuran pokok dan iuran wajib, iuran sukarela / tabungan merupakan modal yang akan ditentukan peruntukannya dalam ketentuan terpisah.
  3. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi

Pasal 7

  1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 (satu) telah terdaftar, dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.
  2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk para pendiri.
  3. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan kecuali dalam hal waris.

Pasal 8

Setiap anggota memiliki ketentuan:

  • Memperoleh pelayanan dari Koperasi;
  • Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
  • Memiliki hak suara yang sesuai dengan porsi kecuali pada hal berkaitan dengan keputusan syariah;
  • Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas;
  • Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
  • Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan porsi modal dalam Koperasi

Pasal 9

Keanggotaan berakhir dengan:

  • Meninggal dunia
  • Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah
  • Mengundurkan diri
  • Diberhentikan oleh pengurus dengan persetujuan pengawas

Pasal 10

  1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. 
  2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
    • Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga.
    • Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi.
    • Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
    • Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
    • Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.
    • Pembagian Sisa Hasil Usaha.
    • Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
  3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun
  4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

  1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir
  3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
  4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
  5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup.
  6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan notulen rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
  7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Anggota, dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dana atau pihakpihak tertentu.
  8. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 13

  1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.
  2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi atau oleh Ketua dan Sekretaris rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
  3. Pemilihan Ketua dan Sekretaris rapat dipimpin oleh Pengurus Koperasi dan dipilih dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan pengurus, Pengawas, dan Pengelola atau karyawan Koperasi.
  4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat dan Notulen rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat.
  5. Berita acara Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.
  6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara rapat tersebut dibuat oleh Notari yang hadi dalam rapat anggota tersebut.

Pasal 14

  1. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:
    • Rapat Anggota Tahunan (RAT)
    • Rapat Anggota Khusus (RAK)
    • Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

Pasal 15

  1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan dengan ketentuan:
    • Diinformasikan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan.
    • Dihadiri oleh anggota, Pengurus, dan Pengawas.
    • Putusannya sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir.
  2. Apabila para peserta rapat belum tercapai quorum, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota setelah disetujui oleh seluruh Pengawas dan Pengurus.
  3. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  4. Yang dimaksud quorum dalam pasal ini adalah dihadiri oleh anggota dengan akumulasi modal anggota yang hadir tersebut dalam koperasi lebih dari ½ (satu perdua) dari total modal yang berada dalam Koperasi dalam bentuk iuran dan tabungan yang berumur lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 16

  1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku.
  2. Rapat Anggota Tahuhan membahas dan mengesahkan:
    • Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus (LPJP) dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya.
    • Neraca dan penjelasannya
    • Perhitungan Hasil Usaha dan penjelasannya
    • Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
  3. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus sebagaimana tersebut ayat (2) huruf a, b, c, dan d, harus ditandatangani oleh semua anggota Pengurus dengan ketentuan apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 17

  1. Rapat Anggota Khusus untuk membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh pengurus.
  2. Apabila Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada ayat (1) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang obyektif dan rasional seperti efisiensi maka:
    • Pembahasan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku.
    • Selama Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) belum disyahkan oleh Rapat Anggota, dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) tahun sebelumnya yang telah mendapatkan persetujuan.
    • Pengaturan selanjutnya diatur dalam ART dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 18

  1. Rapat Anggota Khusus untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dilaksanakan dengan ketentuan:
    • Anggota ditambah seluruh Penguruh dan Pengawas.
    • Keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  2. Rapat Anggota Khusus untuk pembubaran, penggabungan, peleburan dan pembagian Koperasi dilaksanakan dengan ketentuan:
    • Anggota dengan akumulasi modal lebih dari ½ (satu per dua) atau 50% modal Koperasi.
    • Anggota dengan kepemilikan modal terbesar atau yang mewakili.
    • Keputusannya harus disetujui oleh ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Rapat Anggota Khusus untuk pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dilaksanakan dengan ketentuan: a. Dihadiri oleh seluruh Pengawas.
    • Dihadiri oleh seluruh Pengurus.
    • Dihadiri oleh perwakilan anggota dengan pemegang modal (saham) terbesar.
    • Keputusannya harus disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan Khusus.

Pasal 19

  1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
  2. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diadakan apabila:
    • Ada permintaan dari anggota yang jika digabung modal dalam Koperasi mencapai lebih dari 1/3 (satu pertiga); atau
    • Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; atau
    • Dalam hal keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota.
  3. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sah dan keputusannya mengikat kepada seluruh anggota, apabila:
    • Dihadiri oleh seluruh Pengawas.
    • Dihadiri oleh seluruh Pengurus
    • Dihadiri oleh perwakilan anggota dengan pemegang modal (saham) terbesar.
    • Keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

  1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
  2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus, sebagai berikut:
    • Tidak ada dalam catatan hitam lembaga atau institusi terterntu.
    • Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasion dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan syariah dalam perkoperasian.
    • Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau seumur dengan masa operasional Koperasi.
    • Antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat kesatu.
  3. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus atau pengawas pada Koperasi lain sejenis kecuali Koperasi sekunder nya.
  4. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana kriminal, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  5. Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
  6. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi

Pasal 21

  1. Jumlah pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan susunan pengurus sekurangkurangnya terdiri dari:
    • Ketua
    • Sekretaris
    • Bendahara
  2. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
  3. Pengurus dapat mengangkat Direksi, Manajer, dan Karyawan sesuai kebutuhannya, kemudian diberi tugas untuk mengelola usaha Koperasi dan diberi gaji yang sepadan.
  4. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Direksi/Manajer, maka salah satu dari anggota Pengurus dapat berdindak sebagai direksi/Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus.
  5. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Tugas dan Kewajiban pengurus adalah:

  1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
  2. Membuat dan menjalankan rencana kerja yang disetujui oleh Pengawas.
  3. Melakukan seluruh perbuatan hokum atas nama Koperasi.
  4. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
  5. Mengajukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
  6. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
  7. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.
  8. Membantu pelaksaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
  9. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.
  10. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang dapat menyebabkan perselisihan.
  11. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
    • Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa orang Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
    • Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian atas suatu yang diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.
  12. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
  13. Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggara Biaya Koperasi.
  14. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
    • Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus Koperasi.
    • Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan ha katas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus Koperasi.

Pasal 23

Pengurus mempunyai hak:

  1. Menerima imbalan jasa dalam bentuk porsi besaran tertentu dari SHU sesuai keputusan Rapat Anggota.
  2. Biaya operasional riil yang digunakan untuk menjalankan operasional Koperasi.
  3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi/Manager dan Karyawan Koperasi.
  4. Membuka cabang/perwakilan usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
  5. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.
  6. Meminta laporan dari Direksi/Manager secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 24

  1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
    • Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hokum dan syariah
    • Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi.
    • Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota.
    • Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi pada umumnya.
    • Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh Pengadilan.
  2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengurus dengan dihadiri wakil pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara: a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut, atau
    • Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
  3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimanan dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 25

  1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
  2. Pengawas terdiri dari:
    • Pengawas Syariah
    • Pengawas Bisnis/Manajement.
  3. Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
    • Pengawas Syariah beragama Islam dan memiliki kompetensi Syariah dibuktikan dengan sertifikasi ataupun ijazah pendidikan Syariah.
    • Pengawas Bisnin memiliki kompetensi bisnis dibuktikan sertifikasi ataupun ijazah akademik dana atau portofolio bisnis sebelumnya.
    • Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi.
    • Memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan.
  4. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  5. Pengawas berjumlah ganjil.

Pasal 26

  1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Direksi/Manager yang professional, maka pengawas manajemen dapat diadakan secara tetap atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota.
  2. Dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas manajemen tetap, maka ditentukan:
    • Pengangkatan Direksi/Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh pengurus.
    • Fungsi dan tugas pengawas manajemen menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus, selanjutnya Pengurus bertanggung jawab pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
    • Audit keuangan dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan non Keuangan oleh tenaga ahli di bidang tersebut atas permintaan Pengurus.
  3. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Hak dan kewajiban Pengawas adalah:

  1. Menerima imbalan jasa dalam bentuk porsi besaran tertentu dari SHU sesuai keputusan Rapat Anggota.
  2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.
  3. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.
  4. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
  5. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus.
  6. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
  7. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 28

  1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi.
  2. Biaya audit tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Biaya Koperasi.

Pasal 29

  1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:
    • Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariah.
    • Melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi.
    • Tidak mentaati undang-undang perkoperasian beserta ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota.
    • Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya.
    • Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.
  2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara:
    • Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain, atau
    • Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut.
  3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota yang terdekat setelah pergantian dimaksud untuk diminta pengesahan dana atau memilih, mengangkat Pengawas lain.
  4.  

Pasal 30

  1. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan unit bisnis yang dikelola secara otonom dan professional.
  2. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Direksi/Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
  3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas setelah mendapat persetujuan dari Pengawas.
  4. Dalam hal pengelolaan usaha dilaksanakan oleh Direksi/Manajer, Pengurus wajib menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha/Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Pengawas.
  5. Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi/Manajer adalah:
    • Mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha Koperasi atau magang dalam usaha Koperasi.
    • Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha.
    • Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dana atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
    • Memiliki moral dan akhlak yang baik.
    • Tidak sedang dala proses tindak pidana apapun.
  6. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 31

Tugas dan Kewajiban Direksi / Manajer adalah:

  1. Melaksanakan kebijakan pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi.
  2. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para Karyawan.
  3. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang pelaksanaannya.
  4. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
  5. Menanggung kerugian usaha Koperasi akibat dari kelalaian dana atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 32

Hak dan wewenang Direksi / Manajer:

  1. Menerima penghasilan / gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Direksi/Manajer.
  2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
  3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya.
  4. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam menjalankan usaha.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang Direksi/Manajer diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan khusus dan kontrak kerja.

Pasal 34

  1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
  2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.
  3. Penasehat berhak menerima penghasilan / imbalan / jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 35

  1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup.
  2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan ketentuan akuntansi Syariah.
  3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.
  4. Apabila diperlukan laporan tahunan Pengurus dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau apabila Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka laporan tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus.
  5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk sususan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

Pasal 36

  1. Modal Koperasi terdiri dari:
    • Modal sendiri / Ekuitas.
    • Modal dari penyertaan dari anggota dan pihak luar.
    • Modal dari pihak luar
  2. Modal dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp……….. (……..Rupiah) berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal penyertaan dari para anggota pendiri.
  3. Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, modal penyertaan anggota pendiri, dana cadangan dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
  4. Untuk memperbesar usahanya, Koperasi dapat memperoleh modal yang halal dan tidak merugikan koperasi berupa penyertaan dari:
    • Tabungan Investasi dari Anggota.
    • Kerjasama usaha dan Pinjaman tanpa bunga dengan Koperasi lainnya.
    • Kerjasama usaha dan Pinjaman tanpa bunga dari lembaga keuangan lainnya.
    • Sumber lain yang halal dan sah, dalam dan luar negeri.

Pasal 37

  1. Setiap anggota harus membayar Simpanan Pokok secara tunai pada saat masuk menjadi anggota.
  2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib yang diperhitungkan sebagai modal yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Rapat Anggota.
  3. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal penyertaan anggota pendiri yang disetor ke dalam modal dasar Koperasi tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Pasal 38

  1. Untuk meningkatkan pendapatan, Koperasi dapat melakukan investasi modal pada Koperasi atau lembaga lain, dana atau perusahaan lain dalam bentuk saham/penyertaan dengan akad syaria dan harus mendapatkan persetujuan Pengawas.
  2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

Pasal 39

  1. Kerugian Usaha Koperasi ditanggung secara proporsional kepada anggota berdasar komposisi modal.
  2. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pertambahan seluruh harta/asset Koperasi atas transaksi halal dalam satu tahun buku   dikurangi      dengan         utang,           biaya yang   dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.
  3. Sisa Hasil Usaha (SHU) diperoleh dari:
    • Pendapatan yang diperoleh dari usaha syariah dengan anggota Koperasi.
    • Pendapatan yang diperoleh dari usaha syariah dengan bukan anggota Koperasi.
    • Pendapatan yang diperoleh dari pengembangan/pemanfaatan assets.
  4. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi digabungkan dan dibagi sebagai berikut:
    • Ditahan karena belum realisasi (dalam bentuk piutang)
    • Cadangan.
    • Pengawas atas kontribusi jasanya.
    • Pengurus atas kontribusi jasanya.
    • Untuk seluruh anggota (termasuk pengawas dan pengurus) secara proporsional menurut penyertaan modal.
    • Untuk dana pendidikan Koperasi
    • Untuk dana sosial.
    • Dana pembangunan daerah Kerja
    • Bonus Direksi/Manajer, dan Karyawan
    • Untuk dana bantuan kegiatan Kemahasiswaan Polban.
  5. Penggunaan dana-dana pendidikan, dana sosial, dana bantuan, dan dana pembangunan daerah kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
  6. Pembagian dan persentase sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 40

Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 41

  1. Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi yang sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
  2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi ¾ (tiga per empat) bagian atau 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha Koperasi.
  3. Cadangan harus disimpan dalam bentuk tabungan pada Bank Syariah atau Bank Konvensional tanpa bunga yang ditunjuk oleh Pengawas.
  4. Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotaan Koperasi secara sah dapat memperoleh bagian atas dana cadangan Koperasi berdasarkan prosentase/proporsional terhadap modal anggota tersebut dalam Koperasi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

Pasal 42

  1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:
    • Keputusan Rapat Anggota, atau
    • Keputusan Pemerintah
  2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada:
    • Atas permintaan sekurang-kurangnya sejumlah anggota yang modal dalam Koperasi melebihi ½ (satu per dua) atau 50%.
    • Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 43

  1. Dalam Hal Koperasi hendak dibubarkan oleh Rapat Anggota maka Rapat Anggota membentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari unsur Anggota, Pengurus, Pengawas dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
  2. Tim Penyelesai mempunya hak dan kewajiban:
    • Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam proses penyelesaian.
    • Mengumpulkan keterangan yang diperlukan.
    • Memanggil pengurus, anggota, dan mantan anggota tertentu yang diperlukan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama.
    • Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi.
    • Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi, baik kepada anggota maupun pihak ketiga dengan mendahulukan kewajiban yang berbentuk utang dan mengutamakan pihak ketiga.
    • Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
  3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 44

  1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi sesuai dengan porsi modalnya.
  2. Tanggungan anggota terbatas pada Simpanan Pokok, Simpanan Waji yang sudah dibayarkan.
  3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 45

  1. Apabila anggota, Pengurus atau Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi, dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:
    • Peringatan lisan.
    • Peringatan tertulis.
    • Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya.
    • Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri.
    • Diajukan ke Pengadilan
  2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus

Pasal 46

Koperasi ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 47

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dana atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 48

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang dilaksanakan di

……..pada tanggal……….

Disahkan di  : Bandung

Pada tanggal : XX XX  XXXX

Pengurus Koperasi Alumni Ciwaruga

Ketua                                                                                                        Sekretaris

 

 

Dokumen AD/ART KOACI

Dokumen dapat diminta kepada Pengurus Koperasi Alumni Ciwaruga, Hubungi Pengurus melalui Whatsapp, atau klik Button Berikut